Komentar
KONTENTERKINI.COM - Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) meminta masyarakat khususnya para pendukung calon presiden dan wakil presiden (cawapres/cawapres) untuk bersabar menunggu hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bukan melihat hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei.
Hal ini untuk menghindari terjadinya bentrok dan perpecahan antara anak bangsa diantara dua pendukung capres/cawapres.
“Quick count atau hitung cepat merupakan metode yang bagus untuk mengetahui sejauh mana hasil Pemilu. Sedangkan real count atau perhitungan yang sebenarnya, merupakan perhitungan yang nyata dan memenuhi persyaratan sekaligus jauh lebih mendekati kenyataan,” papar Penasehat APDI Mayjen (Purn) TNI Suprapto, kepada pers Kamis (18/4) di sekretarirat APDI kawasan Kuningan Jakarta Selatan.
Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Ketua Umum APDI Wa Ode Nur Intan, dan Kepala Humas merangkap juru bicara APDI Eman Sulaeman Nasim, serta Ketua Bidang Jaringan dan Program Suparlan.
Supraptop berharap KPU terus menjaga integritas dan obyektifitasnya. Sehingga apapun hasil KPU dipercaya oleh masyarakat. Mantan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VII Wirabuana yang saat ini namanya berganti menjadi Kodam XIV Hasanudin ini menjelaskan, APDI adalah lembaga pemantau Pemilu yang didirikan beberapa tahun lalu.
Dalam Pemilu tahun 2019 ini, APDI merupakan lembaga pemantau yang tersertifikasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). APDI mendapatkan dukungan dari lembaga observer pemilu internasional di luar negeri.
“Dalam Pemilu tahun ini baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, APDI menurunkan pemantau ke berbagai daerah. Hal ini untuk memantau jalannya pemungutan suara.Sekaligus melihat tingkat kecurangan dan kejujuran dari pelaksana Pemilu itu sendiri,” papar Suprapto.
Pada kesempatan tersebut, mantan asisten teritorial (Aster) Panglima TNI ini juga meminta, para lembaga survei menahan diri untuk tidak jor-joran menampilkan hasil quick countnya kepada masyarakat umum.
“ Sebaiknya KPU dan Bawaslu juga meminta kepada seluruh pengelola televisi untuk menghentikan sementara seluruh penayangan hasil hitung cepat. Hal ini penting untuk keuntuhan kesatuan dan persatuan bangsa. Quick count maupun real count cukup untuk perbandingan data hasil penghitungan real count KPU,” pungkas Soeprapto.
Sumber : Jawapos