Jokowi Setuju Ibu Kota RI Pindah Ke Luar Jawa

KONTENTERKINI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan agar ibu kota Indonesia harus pindah ke luar Pulau Jawa. Keputusan itu diambil saat rapat terbatas (ratas) mengenai wacana pemindahan ibu kota.

Keputusan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa merupakan satu dari tiga alternatif hasil kajian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Dalam ratas itu belum diputuskan mengenai daerah mana yang akan menjadi pengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Lalu bagaimana nasib DKI Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota, simak selengkapnya di sini:

Salah satu alasan yang mengharuskan ibu kota Indonesia harus pindah dari DKI Jakarta adalah banjir. Hal itu juga berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan, selain banjir, kemacetan juga menjadi faktor lainnya. Rugi akibat kemacetan yang terjadi di Indonesia sudah hampir ratusan triliun.

"Kerugian perekonomian dari kemacetan ini data tahun 2013 ini Rp 65 triliun per tahun dan sekarang angkanya mendekati Rp 100 triliun dengan semakin beratnya kemacetan di wilayah DKI Jakarta," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Mengenai masalah banjir, Bambang menyebutkan DKI Jakarta harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tidak hanya yang berasal dari hulu, tetapi juga

Selain masalah kemacetan, masalah yang harus kita perhatikan di Jakarta adalah masalah Banjir, tidak hanya banjir yang berasal dari hulu tapi juga akibat penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah.

Adapun, kata Bambang, penurunan permukaan air tanah di Utara Jakarta rata-ratanya 7,5 cm per tahun dan pada rentang 1987-2007 sudah mencapai 60 cm dan angka ini akan terus meningkat mencapai 120 cm selama penggunaan air tanah masih banyak dilakukan.

Sedangkan air laut, kata Bambang kenaikannya rata-rata 4-6 cm per tahun karena perubahan iklim. "Ditambah lagi kualitas air sungai tidak hanya di Jakarta tapi khusus di jakarta 96% sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya signifikan akibat sanitasi yang buruk," kata dia.

Dalam kajian Bappenas, Bambang mengungkapkan ibukota Indonesia harus mencerminkan identitas Indonesia, atau sebagai kota berkelas internasional, atau dengan istilah smart, green, and beautiful city.

Adapun, jika benar wacana pemindahan ibukota akan direalisasikan maka berdasarkan usulan Bappenas ibukota yang dimaksud adalah hanya sebagai fungsi pemerintahan seperti eksekutif dan legislatif. Kemudian ada soal kehakiman dan kejaksaan, baik MK dan institusi lainnya. Lalu, sektor keamanan dalam hal ini Kepolisian dan TNI. Sedangkan fungsi jasa keuangan, seperti OJK, Bank Indonesia, dan BKPM tetap di Jakarta.

Sehingga, kata Bambang, nantinya DKI Jakarta hanya menjadi pusat bisnis yang cakupannya sampai regional dalam hal ini Asia Tenggara.

Bambang Brodjonegoro menyebutkan, estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa sekitar Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar.

Hal itu diungkapkannya usai Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa pada rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta.

"Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar, skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Bambang menyebut, besarnya investasi pemindahan ibu kota Indonesia bisa dipenuhi dengan berbagai skema pembiayaan, yaitu APBN, kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), BUMN, dan swasta murni.

Menurut Bambang, sumber pembiayaan juga bisa berasal dari empat skema sekaligus. Di mana, APBN khusus infrastruktur inti seperti pembangunan pusat pemerintah. KPBU untuk fasilitas sosial, BUMN untuk infrastruktur utama, dan swasta murni untuk properti dan fasilitas komersial.

Selain itu, Bambang meminta kepada Presiden Jokowi untuk membentuk badan atau otoritas khusus yang bisa bertanggung jawab atas wacana pemindahan ibu kota Indonesia ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengusulkan Mamuju sebagai calon ibukota baru Indonesia.

Hal itu diungkapkannya usai memutuskan bahwa pemindahan ibu kota harus ke luar Pulau Jawa. Pilihan tersebut diambil dari tiga alternatif hasil kajian Bappenas.

"Pak Wapres silakan, tadi bisik-bisik mengusulkan Mamuju," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Awalnya, Presiden Jokowi menjelaskan mengenai alasan diputuskannya ibu kota Indonesia harus pindah ke luar Pulau Jawa. Menurut dia, banyak aspek yang mendasari keputusan tersebut. Seperti, banjir, kemacetan, dan perekonomian Indonesia.

Menurut Jokowi, tujuan dari pemindahan ibukota Indonesia agar perekonomiannya bisa tumbuh merata dan tidak lagi terfokus pada Pulau Jawa.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta paling aman di Kalimantan.

Menurut Basuki, wilayah Sulawesi berada di jalur cincin api atau ring of fire, yaitu daerah yang rentan letusan gunung berapi atau gempa bumi. 

"Ya. Sulawesi dibilang Pak JK, kalau mau di pusatnya itu Mamuju, Pare-pare, tapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar, tapi tidak di tengah itu. Paling aman Kalimantan," ujar Basuki usai rapat terbatas (ratas) tentang pemindahan ibu kota di kantor Presiden, Komplek Istana Presiden, Jakarta Senin (29/4/2019).

Sumber : Detik

________________________________

Ikuti kami di TELEGRAM, klik : https://t.me/KONTENTERKINI | Ikuti kami di FANSPAGE, klik : facebook.com/KONTENTERKINI

Subscribe to receive free email updates: