Klaim BPN Versus Sindiran TKN -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Klaim BPN Versus Sindiran TKN

@KontenTerkini
Kamis, 25 April 2019
Klaim BPN Versus Sindiran TKN
KONTENTERKINI.COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengeluarkan sejumlah klaim terkait hasil Pilpres 2019. Klaim-klaim tersebut dibalas sindiran oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso mengklaim pasangan nomor urut 02 itu bisa menang telak pada Pilpres 2019. Hal tersebut disampaikan Djoko Santoso di hadapan relawan Prabowo-Sandiaga yang menggelar syukuran atas klaim kemenangan pihaknya.

"Pada tanggal 17 April, dan hasilnya memang Prabowo-Sandi menang. Walaupun sebelum tanggal 17, tanggal 17 dan setelah tanggal 17 mereka curang terus. Curangnya ini sudah tidak aturan, mereka secara masif, terencana sistematik, dan brutal," kata Djoko di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2019).

Dalam kesempatan itu, Djoko mengklaim kemenangan Prabowo-Sandiaga atas Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal senada juga disampaikan Prabowo dalam beberapa deklarasi kemenangannya.

"Namun demikian masih tersisa suara 62%, dan itulah Prabowo-Sandi menyatakan kemenangan setelah dicurangi. Kalau nggak dicurangi, bisa 70 atau 80%," ucap Djoko Santoso.

Klaim Djoko Santoso itu dibalas sindirian TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni, Djoko Santoso tengah berhalusinasi.

"Politik membuat elite di Jakarta berhalusinasi (halu). Mimpi di siang bolong. Mimpi kali ye menang 80%," kata Antoni, Rabu (24/4).

Klaim BPN Versus Sindiran TKN

Sekjen PSI ini pun menilai rekonsiliasi kubu Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandiaga kini sulit terealisasi. Hal itu, menurut Antoni, terjadi lantaran klaim kemenangan Prabowo meski mayoritas lembaga survei menyatakan Jokowi unggul versi quick count (QC) atau hitung cepat.

"Kita kehilangan momentum rekonsiliasi pada tanggal 17 April sore atau malam hari ketika yang kalah berdasarkan QC seharusnya menelepon pemenang dan kemudian menyampaikan pidato kekalahan di depan publik," tuturnya.

Sulitnya rekonsiliasi pascapemilu dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan oleh elite. Kegagalan itu lah yang dinilai memecah rakyat. "Semua ini karena ego elite Jakarta. Halu dan mimpi di siang bolong," ucapnya.

Bukan hanya klaim soal perolehan angka di Pilpres 2019 saja yang jadi polemik. Usul Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal pembentukan pansus kecurangan Pemilu 2019 juga jadi sindiran TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui, akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur, dan brutal. Mulai pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Waketum Gerindra ini mengatakan akan segera menyampaikan usulan pembentukan pansus ke fraksi-fraksi di DPR. Fadli ingin DPR mengevaluasi seluruh pelaksanaan pemilu serentak ini. 

"Kan ada mekanismenya, asal ada usulan kemudian dibawa ke rapur nanti kita lihat saja. Kalau dari DPR kalau ada pansus tadi lebih enak. Karena bisa menjadi sebuah alat melakukan investigasi dan bisa menelusuri kelemahan dari sistem, prosedur dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengevaluasi agar tidak ada lagi pemilu seperti sekarang ini," tuturnya.

"Saya termasuk yang percaya kalau ini adalah pemilu terburuk sejak era reformasi. Bahkan jauh lebih buruk ketimbang pemilu tahun '55," sambung anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga tersebut.

Fraksi PPP pun tegas menolak usulan pembentukan pansus kecurangan pemilu itu. Sekretaris Fraksi PPP DPR Arsul Sani bahkan membalas satire dengan mengingatkan soal deklarasi kemenangan Prabowo, meski dari hasil hitung cepat mayoritas lembaga survei, Jokowi diketahui unggul.

Klaim BPN Versus Sindiran TKN

"Lho untuk apa Fadli Zon usul bentuk Pansus Kecurangan Pemilu, bukankah dia termasuk yang sudah klaim Prabowo menang?" kata Arsul.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf ini mempertanyakan alasan Fadli mengusulkan pembentukan pansus tersebut. Arsul pun menyarankan agar Waketum Partai Gerindra itu fokus pada kerjanya sebagai pimpinan DPR. 

"Lha kalau sudah menang ngapain bentuk Pansus begituan segala. Ya mendingan sisa waktu DPR ini Fadli Zon tunjukkan kehebatannya sebagai pimpinan DPR untuk mendorong kerja-kerja legislasi DPR yang dinilai under performance dong," sindirnya.

Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Inas Nasrullah Zubir juga ikut melemparkan sindirian atas usul Fadli Zon itu. Ia mempertanyakan tolok ukur kecurangan yang diduga oleh Fadli. Sebab, menurutnya peluang curang bisa juga dilakukan oleh kubu Prabowo. Inas pun menyindir agar pansus kecurangan pemilu dibuat di wilayah internal kubu 02 saja, dengan menyebut nama tempat kediaman Prabowo yang dijadikan basecamp di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel.

"Harusnya Fadli Zon berfikir jujur bahwa baik paslon 01 maupun 02 sama-sama punya peluang untuk curang, bahkan hal ini terjadi sejak beberapa pilpres yang lalu. Nah! Kalau instrumen alat ukurnya hanya hati dan benak Fadli Zon saja, maka sebaiknya bikin pansus di Republik Kertanegara aja deh," kata Inas. 

Wakil Ketua Komisi VI itu juga tak yakin usulan tersebut akan diterima oleh semua fraksi di DPR. Apalagi, kata Inas, fraksi koalisi Gerindra hanya PAN, PKS, dan Demokrat.

"Runtuhnya konstruksi berfikir Fadli Zon, berakibat munculnya gagasan emosional untuk mengusulkan pansus pemilu, di mana seolah-olah koalisi Gerindra sangat kuat di DPR sehingga Fadli Zon berkhayal bahwa pansus ini akan melenggang sukses di DPR yang tinggal hitungan 6 bulan saja! Padahal koalisinya hanya terdiri dari Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat di mana Demokrat juga masih belum tentu mau mendukung gagasan emosi-nya Fadli Zon," tutup politikus Hanura itu. 

Sumber : Detik

Ikuti kami di TELEGRAM : https://t.me/KONTENTERKINI | Ikuti kami di FANSPAGE : facebook.com/KONTENTERKINI
Baca Juga