Komentar
KONTENTERKINI.COM - Pemprov DKI akan segera meresmikan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Klapa Village, Jakarta Timur atau yang lebih dikenal rumah DP 0 rupiah. Rencananya Agustus mendatang bila tidak ada hambatan, bangunan ini sudah siap huni bagi warga yang telah lolos pengajuan permohonan kepemilikan.
Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Dinas Perumahan DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan mengatakan, untuk cicilan kepemilikan rumah yang digagas oleh Gubernur Anies Baswedan terbilang cukup terjangkau untuk masyarakat. Kisarannya dari Rp 1,1 – 2,1 juta untuk cicilan 20 tahun.
“Paling murah tipe 21 itu kalau sampai 20 tahun bisa Rp 1,17 juta. Kemudian kalau yang paling mahal tipe 36 itu kalau 20 tahun bisa Rp 2,17 juta,” ujar Zikran saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (5/7).
Dalam simulasi yang digunakan, calon pembeli memiliki pilihan cicilan selama 10, 15 dan 20 tahun. Nantinya cicilan juga akan disesuaikan dengan kemampuan pembeli. Sehingga nominal per bulan bisa lebih tinggi namun, dengan jangka waktu yang lebih singkat.
Di rusunami Klapa Village ini tersedia hunian dengan berbagai ukuran, dari tipe 21-36. Jenisnya ada yang tipe studio, tipe 1 bedroom, dan 2 bedroom. Untuk memgajukan permohonan rumah DP 0 rupiah ini tidak berbeda dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dokumen yang dibutuhkan meliputi, pengajuan surat permohonan, kemudian melengkapi data seperti KTP, KK, Surat nikah dan lain-lain.
Namun, pemprov dalam penyaluran program ini juga akan berhati-hati supaya tidak salah sasaran. Ada dua kategori yang dihindari, yakni memberikan kepada pihak yang tidak mampu. Seperti keluarga yang sudah memiliki banyak kredit barang dengan total nominal yang tinggi sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan rumah.
Pemprov juga menghindari rumah DP 0 rupiah ini dimiliki oleh orang kelas atas. Sehingga verifikasi secara ketat sangat dibutuhkan. Dalam penyeleksian, pemprov akan mengecek calon pembeli dari data kependudukan. Sebab, syarat memiliki tempat tinggal ini harus penduduk DKI. “Kemudian melihat kemampuan mencicil, kan penghasilannya terbatas Rp 7 juta, biaya hidup kan perlu dilihat tanggungan berapa orang,” tambah Dzikran.
Saat masuk perbankan, akan dilihat kemampuan pemohon membayar cicilan tiap bulan. Aspek yang diperhitungkan yakni, tanggungan anggota keluarga berupa anak, dan kredit barang yang masih berjalan. “Mengenai kepemilikan yang lain, rumah itu di perbankan yang bisa lihat. Misalnya yang bersangkutan punya KPR apakah atas nama suami atau istrinya, kalau sudah punya KPR nanti termasuk yang ditolak,” tegas Dzikran.
Progres-Rumah-DP-0-Kelapa-Vilage-capai-87-Persen-Salman-Toyibi-2
Konsekuensi daei kepemilikan aset juga akan disorot oleh perbankan. Misalnya, pemohon dengan penghasilan Rp 7 juta, namun memiliki mobil sebanyak 3 unit, tentu penghasilannya akan habis untuk pengeluaran kebutuhan kendaraan. Berupa servis kendaraan maupun pajak tahunan.
Dengan demikian, cicilan rumah akan sulit dibayar oleh pemohon. Dan berpotensi kredit macet dikemudian hari. Aspek kesediaan lahan parkir juga yang dipertimbangkan dalam program ini. Sehingga pemohon yang lolos akan ditinjau kembali apabila memiliki kendaraan bermotor. Supaya tidak terjadi parkir liar oleh penghuni disekitar rusunami.
Adapun syarat penghasilan pemohon minimal Rp 7 juta per bulan untuk penghasilan bersih (gaji pokok). Perbankan tidak menghitung Take Home Pay (THP) atau penghasilan kotor. Mengingat tunjangan hanya bersifat variabel atau bisa berubah-ubah. “Pemohonnya penghasilan pokoknya Rp 7 juta, tapi kalau digabung penghasilan pasangan, kita anggap saja UMP penghasilan pasangannya, jadi sekitar Rp 11 juta,” jelas Dzikran.
Untuk penghasilan gabungan suami-istri, dengan asumsi penghasilan istri standar UMP DKI Jakarta Rp 3,9 juta, maka total penghasilan pokok pemohon yang disampaikan kepada perbankan berkisar Rp 11 juta. Angka itu masih bisa naik apabila pemohon sudah memiliki anak. Karena akan ada perhitungan penghasilan tidak kena pajak. Di mana per anak ditaksir Rp 375 ribu. Maka dengan seorang keluar anak 3, total penghasilan pokok yang dilaporkan ke perbankan sekitar Rp 12 juta.
Dalam pembelian rumah, pemprov juga tidak akan memberikan secara asal-asalan. Melainkan harus disesuaikan dengan standar hunian. Dengan perhitungan 9 meter persegi per orang. “Kalau misalnya anggota keluarganya anaknya sampai 5 berarti (1 keluarga) 7 orang, masa tipe rumah 36 kan enggak pas juga. termasuk yang anaknya 3 ngambilnya tipe 21, tipe studio kan nggak bisa juga,” pungkas Dzikran.
Berikut rincian cicilan kepemilikan hunian di rusunami Klapa Village:
1. Tipe 21 studio ukuran 21 meter persegi harga Rp 184.800.000 total 160 unit.
10 tahun: Rp 1.916.494/bulan
15 tahun: Rp 1.415.555/bulan
20 tahun: Rp 1.171.531/bulan
2. Tipe 21 studio ukuran 22,25 meter persegi harga Rp 195.800.000 total 80 unit.
10 tahun: Rp 2.030.571/bulan
15 tahun: Rp 1.499.814/bulan
20 tahun: Rp 1.241.265/bulan
3. Tipe 21 satu kamar ukuran 23,95 meter persegi harga Rp 210.760.000 total 160 unit.
10 tahun: Rp 2.185.716/bulan
15 tahun: Rp 1.614.406/bulan
20 tahun: Rp 1.336.103/bulan
4. Tipe 21 satu kamar ukuran 24,25 meter persegi harga Rp 213.400.000 total 20 unit.
10 tahun: Rp 2.213.094/bulan
15 tahun: Rp 1.634.629/bulan
20 tahun: Rp 1.352.839/bulan
5. Tipe 36 dua kamar tidur ukuran 34,65 meter persegi harga Rp 341.704.000 total 340 unit.
10 tahun: Rp 3.478.437/bulan
15 tahun: Rp 2.569.232/bulan
20 tahun: Rp 2.126.328/bulan
6. Tipe 36 dua kamar tidur ukuran 35,3 meter persegi harga Rp 341.704.000 total 20 unit.
10 tahun: Rp 3.543.689/bulan
15 tahun: Rp 2.617.428/bulan
20 tahun: Rp 2.166.216/bulan.
Sumber: jawapos
__________________
Ikuti kami di FANSPAGE, klik : facebook.com/KONTENTERKINI