Tim Prabowo Bawa Dalil TPS Siluman, MK Anggap Tidak Jelas

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Tim Prabowo Bawa Dalil TPS Siluman, MK Anggap Tidak Jelas

@KontenTerkini
Kamis, 27 Juni 2019
a2a111c8-51b5-4d5a-9082-b1251c687027
KONTENTERKINI.COM - Mahkamah Konsitusi (MK) menganggap dalil adanya TPS siluman yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan sengketa hasil pilpres 2019 tidak jelas. Alasannya, MK menilai dalil tersebut tidak dapat diperiksa karena bukti yang diajukan oleh tim 02 tidak bisa menunjukkan dengan jelas TPS siluman itu.

"Dalil pemohon demikian menurut Mahkamah tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena pemohon tidak menguraikan lokasi TPS yang disebut pemohon sebagai TPS siluman. Termasuk pemilih yang memilih di TPS tersebut," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Adapun TPS siluman yang dimaksud berjumlah 2.984 dengan 895.200 suara siluman. Saldi menyebut dalil tersebut sudah dibantah oleh KPU sebagai pihak termohon sebagai hal yang mengada-ada karena tidak menyertakan di mana saja lokasi TPS siluman yang dimaksud.

"Menimbang bahwa pemohon mendalilkan menemukan TPS siluman sebanyak 2.984 TPS atau sekitar 895.200 suara siluman jumlah suara tersebut diperoleh dengan membandingkan antara jumlah TPS yang ditetapkan termohon dengan SK 860 dan seterusnya 2019 sebanyak 810.352 TPS dengan adanya data TPS yang terdapat dalam Situng sebanyak 813.336 TPS," ucap Saldi.

"Terhadap dalil tersebut termohon membantah dengan menyatakan dalil mengenai adanya 2.894 TPS siluman yang diketahui pemohon setelah membandingkan sebanyak 810.352 TPS dalam DPThp 3 berdasarkan SK nomor 860/2019 per tanggal 18 April 2019, dengan jumlah 813.336 TPS yang ada dalam situng kemudian dikaitkan dengan penggelembungan suara sebanyak 895.200 adalah dalil yang mengada-ada," tutur Saldi.

KPU, kata Saldi juga telah mengajukan bukti yang menunjukkan data TPS yang ada di seluruh Indonesia, sementara tim 02 tidak. Saldi juga menyebut MK berpendirian data pada Situng tidak dapat dijadikan data menilai keabsahan suara.

Kalau penambaha TPS benar ada juga tak dapat menjadi dasar telah terjadi kecurangan yang merugikan pemohon. Oleh sebab itu, MK menilai dalil tersebut tak beralasan menurut hukum.

"Dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," ujarnya.

Sumber: detik

__________________
Ikuti kami di FANSPAGE, klik : facebook.com/KONTENTERKINI
Baca Juga