Yasonna Tolak Mundur soal Harun Masiku: Yang Bisa Copot Saya Presiden -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Yasonna Tolak Mundur soal Harun Masiku: Yang Bisa Copot Saya Presiden

@KontenTerkini
Jumat, 31 Januari 2020
Konferensi Pers PDIP

KONTENTERKINI.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Menkumham Yasonna Laoly ke KPK, karena dianggap menghalangi penyidikan KPK terkait informasi keberadaan tersangka caleg PDIP Harun Masiku.

ICW juga mendesak Yasonna secara gentle mengundurkan diri. Menanggapi itu, Yasonna tegas menolak desakan ICW untuk mundur. Menurutnya, hanya Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan untuk mencopot jabatannya di kabinet.

"Memangnya dia apa? Kenapa memang dilaporin? Biarin saja, ada urusan apa? Yang bisa mencopot saya Presiden, bukan dia (ICW)," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Kamis (30/1).

Politikus PDIP itu tidak merasa salah atas pernyataannya yang menyebut Harun masih di luar negeri, padahal sudah di Indonesia sehari sebelum ada OTT KPK pada 7 Januari 2019.

"Sepanjang saya benar, apa pun saya labrak. Jangan pakai kata labrak lah, apa pun akan saya... karena masalah Masiku memang sistem kami yang sedang dalam apa itu kok. Sudah berapa tahun saya menyuruh pergantian sistem," ucapnya.

Yasonna tetap berpegang pada dalih ada masalah pada sistem imgirasi sehingga informasi Harun Masiku di Indonesia sejak 7 Januari terlambat diketahui Yasonna.

Sampai akhirnya Dirjen Imigrasi mengungkap fakta tersebut dan ternyata malah dicopot oleh Yasonna. Alasannya, agar penyelidikan atas masalah pada sistem imigrasi berjalan independen.

Yasonna mengatakan tak akan gentar dengan keputusan yang ia ambil untuk mencopot Ronny Sompie sebagai Ditjen Imigrasi. Apalagi, kata dia, dirinya telah berulang kali meminta perbaikan sistem imigrasi.

"Karena masalah Masiku memang sistem kami yang sedang dalam apa itu kok. Sudah berapa tahun saya menyuruh pergantian sistem," kata Ketua DPP PDIP Bidang Hukum itu.

Kemudian, Yasonna menuturkan sempat menegur keras Ronny dalam rapat bulan Desember 2019 lalu. Terlebih, ia menyebut sering adanya keluhan soal keterlambatan pembuatan paspor.

"Desember saja saya rapat sudah suruh marah-marah sama mereka karena lambat. Sering down. Ada orang ambil paspor antrean jadi lama karena sistem transisi dari ke 1 ke 2. Akibatnya belum selesai, terminal 3 sudah selesai, terminal 3 lelet," sebutnya.

Ia menyebut terdapat puluhan ribu data yang tertunda lantaran sistem imigrasi yang lama. Sehingga, menurutnya, Ronny Sompie pantas untuk bertanggungjawab.

"Ada kan berapa puluh ribu yang tertunda datanya dari 23 Desember sampai 19 Januari. Maka harus ada yang bertanggung jawab. Direktur TI harus bertanggung jawab," pungkas dia.

Sumber : Kumparan
Baca Juga