Komentar
KONTENTERKINI.COM - Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR RI. Namun, track record dari 10 nama tersebut masih menyisakan kekhawatiran.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai, Presiden Jokowi terburu-buru memberikan 10 nama Capim KPK ke DPR RI. Menurutnya, Presiden harus dapat menjelaskan mengapa tergesa-gesa memberikan 10 kandidat pimpinan lembaga antirasuah ke DPR.
“Presiden harus jelaskan kenapa proses ini sangat cepat, jangan sampai publik menilai ada intervensi tertentu pada Presiden,” kata Kurnia dalam diskusi ‘Menjawab Integritas 10 Capim KPK’ di kantor Student Center PP GMKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).
Kurnia menyesalkan, masifnya masukan dari masyarakat terkait proses seleksi Capim KPK seperti tidak diindahkan oleh Presiden. Bahkan, dia menyebut Jokowi tekah mengabaikan aspirasi publik.
“Harusnya masyarakat diletakkan sebagai unsur utama dalam proses seleksi pimpinan KPK,” tegas Kurnia.
Bahkan, Kurnia tak menginginkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dilakukan pada DPR periode 2014-2019. Sebab, DPR kepemimpinan Bambang Soesatyo telah melakukan fit and proper test untuk masa pimpinan KPK Agus Rahardjo.
“Alasan keduanya sederhana saja sebenarnya, mitra kerja KPK baru bukan anggota DPR 2014-2019. Karena KPK dilantik di bulan Desember nanti, maka praktis mitra kerja mereka atau komisi III mereka lantik ketika mereka melakukan rapat adalah anggota DPR yang baru,” tegas Kurnia.
Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Nanang Farid Syam mengharapkan agar DPR dapat menyeleksi secara independen kandidat Capim KPK yang benar-benar bersih dari cacatan merah. Dia pun berharap, DPR dapat mendengar masukan publik.
“Kami ingin KPK menjadi lembaga yang bersih. Lembaga yang integritasnya tidak hanya di mulut,” tegas Nanang.
Pasalnya, ia tak menginginkan lembaga antirasuah dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai latar belakang kelam. Sebab, Jokowi menyatakan dalam Nawacita akan mengedepankan pemberantasan korupsi.
Kendati demikian, jika nantinya orang-orang bermasalah tetap memimpin KPK, kata Nanang, dia mengharapkan agar mereka mendapat hidayah dan bisa menjalankan amanahnya untuk memimpin kinerja pemberantasan korupsi.
Ditempat yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Korneles Jacob Galanjinjinay mengharapkan, DPR bisa mengedepankan independensi dalam melakukan fit and proper test Capim KPK.
Korneles pun meragukan, DPR dapat menghasilkan pimpinan KPK yang berintegritas dan profesional untuk periode 2019-2023. “Kita harapkan DPR dapat menentukan capim KPK yang berintegritas, yang profesional dan pro terhadap pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Sumber : Jawa Pos
__________________
Ikuti kami di FANSPAGE, klik : facebook.com/KONTENTERKINI